Isu mengenai surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, terus menjadi perbincangan hangat. Namun, hingga saat ini, Kehakiman Filipina secara resmi belum menerima surat penangkapan tersebut. Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai prosedur hukum dan kedaulatan negara dalam menghadapi yurisdiksi internasional.
Kementerian Luar Negeri Filipina dan lembaga terkait lainnya telah menyatakan bahwa mereka akan meninjau setiap permintaan dari ICC sesuai dengan hukum domestik. Ini menunjukkan sikap hati-hati Kehakiman Filipina dalam merespons potensi intervensi yurisdiksi eksternal. Filipina, setelah menarik diri dari Statuta Roma, berargumen bahwa ICC tidak lagi memiliki yurisdiksi di negara tersebut.
Meskipun demikian, ICC sendiri menegaskan bahwa investigasinya terhadap dugaan kejahatan kemanusiaan selama “perang melawan narkoba” di Filipina tetap berlanjut. Ini berarti, terlepas dari posisi Manila, kemungkinan surat perintah penangkapan tetap akan dikeluarkan. Posisi Kehakiman Filipina berada di tengah tarik-menarik antara kedaulatan negara dan tuntutan keadilan internasional.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Jika surat penangkapan benar-benar tiba, Kehakiman Filipina akan dihadapkan pada dilema besar: apakah akan mematuhi permintaan ICC atau menolaknya berdasarkan prinsip kedaulatan nasional. Keputusan ini akan memiliki implikasi jangka panjang bagi hubungan Filipina dengan komunitas internasional.
Berbagai organisasi hak asasi manusia dan kelompok pro-keadilan terus menekan pemerintah Filipina untuk bekerja sama dengan ICC. Mereka berpendapat bahwa keadilan bagi para korban “perang melawan narkoba” harus ditegakkan, dan bahwa penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak boleh menjadi penghalang. Tekanan ini menjadi faktor penting bagi Kehakiman Filipina.
Pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan Duterte kepada ICC. Mereka bersikukuh bahwa sistem peradilan domestik Filipina mampu mengadili kasus-kasus tersebut. Ini merupakan posisi resmi yang dipegang oleh Kehakiman Filipina dan eksekutif.
Dengan belum diterimanya surat penangkapan resmi, spekulasi dan perdebatan akan terus berlanjut. Bagaimana Kehakiman Filipina akan merespons jika surat tersebut benar-benar tiba akan menjadi ujian penting bagi sistem hukum negara tersebut dan komitmennya terhadap keadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan selanjutnya akan sangat dinanti.